Pesta Rakyat Bernama Pilkada

Kamis, 18 September 2014 · Posted in

Setiap perhelatan pemilihan kepala daerah hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia seperti sedang melaksanakan sebuah pesta. Rakyat antusias memberikan suara kepada calon kepala daerah yang dianggap mampu membawa perubahan untuk daerahnya. Setelah melakukan pencoblosan dan mencelupkan jari kelingking ke tinta sebagai tanda telah mencoblos lalu difoto dan diupload dengan antusias ke media sosial. Selayaknya menunjukkan kepada dunia bahwa telah mengikuti sebuah pesta. Namun, apabila RUU Pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD telah disahkan oleh DPR tidak akan ada lagi foto dengan objek jari kelingking yang bertinta ungu di setiap media sosial nantinya. Rasa ingin berpartisipasi untuk memilih pemimpin di daerahnya terenggut, satu hak rakyat Indonesia akan hilang. 
Koalisi Merah Putih yang menjadi mayoritas duduk di Senayan seperti sedang membawa Indonesia kembali ke masa lalu. Alasan utama adalah Pilkada secara langsung menelan biaya besar dan dengan pilkada dipilih oleh DPRD mampu menekan biaya besar tersebut. Segala hal yang berbau finansial rakyat tidak mudah percaya dengan DPR. Perlu diingat pada tahun 2012 DPR menghabiskan dana 2 Miliar hanya untuk merenovasi toilet. 
Apakah DPR dan DPRD akan menjamin bahwa dengan disahkannya RUU Pilkada Tidak Langsung ini mampu digunakan untuk kepentingan rakyat dan pemimpin daerah yang dipilih oleh DPRD tersebut mampu menjadi pemimpin yang amanah. Rakyat pun ragu dengan hal tersebut sehingga bermunculan di berbagai daerah aksi penolakan terhadap Pilkada Tidak Langsung ini. 

Koalisi Merah Putih kemungkinan besar akan mampu memenangkan setiap calon kepala daerah di setiap daerah apabila RUU ini disahkan karena mayoritas anggota DPRD yang terpilih berasal dari partai yang tergabung dalam koalisi ini. Rakyat takut pemimpin di daerahnya bukan seperti daerah lain yang sudah menemukan pemimpin idamannya dari hasil Pilkada langsung. Sekedar contoh bagaimana beberapa Provinsi/Kota di Indonesia sudah menemukan pemimpin idamannya. Tengok bagaimana Kota Bandung setelah satu tahun dipimpin oleh Ridwan Kamil seorang Walikota produk hasil Pilkada Langsung yang Juni lalu mendapatkan penghargaan sebagai salah satu walikota terbaik dunia dalam Forum Young Leader Sumposium World Cities Summit di Singapura. Walikota yang akrab disapa Kang Emil ini pada Pilkada kota Bandung tahun lalu hanya diusung oleh 2 Partai yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra. 

Apabila saat itu pemilihan dilakukan oleh DPRD Kota Bandung kemungkinan besar Kang Emil tidak akan terpilih karena PKS dan Gerindra hanya memiliki 12 kursi dari total 50 kursi di DPRD Kota Bandung, tidak bisa dibayangkan apabila yang terpilih saat itu adalah kroni dari Dada Rosada, mantan Walikota Bandung yang kini sedang menginap di hotel prodeo karena kasus penyuapan hakim terkait dana Bansos. Hanya diusung 2 partai mungkin sulit untuk Ridwan Kamil memenangkan Pilkada Kota Bandung karena kurangnya finansial dan kurangnya kekuatan dari partai namun dengan mampu meyakinkan warga dengan kampanye kreatif tanpa dana yang besar sehingga berhasil memenangkan Pilkada Kota Bandung. Bukti lain bahwa Pilkada langsung menghabiskan dana yang melimpah dan mengakibatkan money politics bisa dihindari dengan kampanye kreatif dan sosok figur lebih besar dampaknya untuk memenangkan Pilkada.

Perubahan drastis telah terjadi di Kota yang dijuluki Paris Van Java tersebut. Program Index of Happiness yang dicanangkan Ridwan Kamil sebagai jurus dalam penataan fasilitas dan ruang publik untuk meningkatkan kebahagiaan Warga Bandung.

Jokowi-Basuki di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Bima Arya di Bogor, Tri Rismaharini di Surabaya adalah nama-nama lain pemimpin daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Nama-nama diatas sudah mampu memberi contoh bahwa apabila rakyat berkehendak baik semua akan berujung dengan kebaikan pula. Pemimpin-pemimpin yang disebutkan diatas seharusnya dapat dijadikan contoh oleh daerah lain untuk memilih pemimpin yang memang bekerja untuk rakyat bukan bekerja untuk dirinya sendiri dan kelompoknya semata terlebih memilih calon pemimpin hanya karena telah menerima uang dari tim sukses peserta Pilkada.

Figur-figur diatas pula sudah mendeklarasikan diri untuk menolak disahkannya RUU Pilkada tidak langsung padahal sebagian dari mereka diusung saat Pemilihan Kepala Daerah bahkan sebagian adalah kader dari partai yang tergabung dalam koalisi merah putih. Basuki Tjahaya Purnama sendiri sudah mengundurkan diri dari Partai yang mengusungnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu yaitu Partai Gerindra karena tidak sepaham dengan Partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto tersebut. Sebuah bukti dimana Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menjadikan rakyat sebagai tuan besar bukan elite partai. Jika memang partai politik memiliki kebijakan yang dianggap merugikan rakyat sebaiknya tidak diamini semata oleh para kader partai tersebut tetapi harus mampu melawan kebijakan tersebut dan mengingat bahwa kepentingan rakyat adalah segalanya.  

Pilkada adalah sebuah pesta rakyat. Apabila rakyat dilarang untuk berpesta, rakyat Indonesia tidak akan segan untuk turun ke jalan berorasi menuntut haknya agar bisa berpesta kembali.   

Leave a Reply

Diberdayakan oleh Blogger.